Kontroversi 'Bundling' YouTube Google: Kritik Membanjir atas 'Visa Bebas' Lewat 'Perdamaian Hasil Kesepakatan'

Pasar semakin meningkatkan kritiknya terhadap langkah Komisi Perdagangan Adil (FTC) Korea untuk memproses kasus 'bundling' YouTube Google melalui skema 'perdaamaian hasil kesepakatan' (consent decree).

Kekhawatiran meningkat bahwa sistem yang ditujukan untuk stabilisasi pasar yang cepat justru memberikan 'visa bebas' kepada perusahaan global besar. Para kritikus berpendapat bahwa solusi yang diajukan Google lebih berfokus pada promosi layanan mereka sendiri daripada perbaikan kerugian.

Sebelumnya, Google menyertakan aplikasi musiknya 'YouTube Music' dalam paket YouTube Premium, yang mendorong FTC untuk menyelidiki dugaan peningkatan pangsa pasarnya di industri layanan musik online Korea. Menanggapi hal ini, Google mengajukan rencana perbaikan diri yang mencakup peluncuran paket 'YouTube Premium Lite' tanpa YouTube Music.

Inti permasalahan terletak pada efektivitas langkah-langkah perbaikan yang diajukan Google. Meskipun 'perdaamaian hasil kesepakatan' memungkinkan penutupan kasus berdasarkan langkah-langkah yang diajukan perusahaan, rencana Google secara luas dianggap tidak memadai untuk memulihkan ketertiban persaingan atau mengkompensasi perusahaan yang terkena dampak.

Para pemain pasar menunjukkan, "Ini sama saja dengan FTC mengeksekusi biaya pemasaran domestik Google." Sebagian besar dari jumlah yang dijanjikan Google kemungkinan akan digunakan untuk aktivitas promosi dan komersialnya sendiri, seperti diskon YouTube Premium atau acara untuk pelanggan baru. Hal ini dikritik bukan sebagai sanksi hukuman, tetapi praktis sebagai validasi operasi bisnisnya oleh FTC.

Secara asli, sistem 'perdaamaian hasil kesepakatan' diperkenalkan untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus kecil, melindungi konsumen, dan meredakan ketidakstabilan pasar. Namun, penerapan sistem ini pada kasus Google, sebuah masalah signifikan yang telah mengguncang ekosistem pasar musik Korea, tanpa deliberasi formal telah menyulut kontroversi.

Masalah ini baru-baru ini diangkat selama dengar pendapat konfirmasi di Majelis Nasional. Joo Byung-ki, calon ketua FTC, menyatakan, "Perdaamaian hasil kesepakatan harus dibatasi pada kasus-kasus kecil, dan diinginkan bagi perusahaan dengan dominasi pasar yang signifikan untuk melalui proses peninjauan formal," secara implisit mengakui potensi masalah dalam penerapan sistem saat ini.

FTC menjelaskan pendekatannya sebagai 'perbaikan cepat', tetapi menghadapi kritik yang tak terhindarkan karena gagal mengatasi masalah struktural pasar dan malah membuka celah bagi perusahaan global untuk menghindari regulasi. Pada akhirnya, situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang apakah FTC dapat mempertahankan tujuan asli dari sistem 'perdaamaian hasil kesepakatan' dan menerapkan standar yang ketat kepada para pemain pasar yang dominan.

Google meluncurkan paket baru bernama YouTube Premium Lite di India pada Agustus 2023. Paket ini memungkinkan pengguna menonton YouTube tanpa iklan, tetapi tidak menawarkan fungsionalitas pemutaran di latar belakang. Terkait kontroversi 'perdaamaian hasil kesepakatan' saat ini, potensi pengenalan YouTube Premium Lite di Korea Selatan, yang tidak termasuk YouTube Music, juga menarik perhatian. Perubahan dalam lanskap persaingan pasar musik dan OTT domestik diantisipasi tergantung pada keputusan FTC di masa depan.